JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026).
Rakor tersebut dipimpin Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nurhidayat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Fokus evaluasi diarahkan pada penyaluran bantuan pangan serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Selain itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan di lapangan.

Ketepatan data penerima menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan program bantuan sosial. Sebab, persoalan data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, termasuk warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi.
Karena itu, monitoring dan evaluasi tidak semestinya hanya berorientasi pada kelancaran penyaluran secara administratif, tetapi juga harus mengukur sejauh mana bantuan tersebut menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi tumpang tindih penerima, kesalahan pendataan, serta hambatan distribusi yang dapat mengurangi efektivitas program perlindungan sosial.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat diharapkan dapat menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan mekanisme pendataan, koordinasi, dan pengawasan penyaluran bansos secara berkelanjutan.
Dengan demikian, program bantuan sosial tidak sekadar menjadi agenda penyaluran anggaran pemerintah, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Reporter: ( can )












