BOGOR, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah persoalan pengelolaan pasar mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai catatan mengenai respons yang dianggap kurang cepat, koordinasi yang belum optimal, dan tantangan penataan pasar mendorong Komisi II DPRD Kota Bogor menyampaikan masukan untuk penguatan manajemen.
Anggota Komisi II, Rifki Alaydrus, menyampaikan bahwa PPJ perlu meningkatkan ketegasan dan efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan.
“Jika terdapat indikasi penyimpangan, tentu manajemen perlu menindaklanjuti secara serius. Direksi memiliki mandat untuk memastikan tata kelola berjalan baik,” ujarnya dalam rapat kerja bersama jajaran PPJ.
Isu Karyawan dengan Riwayat Hukum, DPRD Dorong Klarifikasi dan Transparansi
Di tengah evaluasi kinerja yang berlangsung, muncul pula rumor terkait seorang karyawan yang disebut pernah tersangkut kasus hukum. Meskipun belum ada pernyataan resmi, DPRD berharap manajemen PPJ dapat memberikan penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan, harapnya.
“Apabila informasi itu memiliki dasar, tentu perlu ada evaluasi sesuai ketentuan. Transparansi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Rifki.
Menurut DPRD, respons cepat dan komunikasi yang jelas dapat membantu meredam kesalahpahaman sekaligus memperlihatkan komitmen PPJ terhadap tata kelola yang akuntabel.
Penguatan Manajemen Pasar Menjadi Fokus Sejumlah Pihak Dari sisi lapangan, pedagang dan pemerhati kebijakan publik juga menyampaikan harapan agar pengelolaan pasar dapat lebih terarah. Beberapa persoalan seperti penataan PKL, kedisiplinan unit pasar, serta koordinasi antarlembaga menjadi catatan yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
PPJ dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan pasar, namun diperlukan langkah-langkah konsisten dan terukur untuk menjawab dinamika yang ada.
DPRD Mendorong PPJ Lakukan Pembenahan Terstruktur DPRD Kota Bogor mengusulkan agar PPJ melakukan langkah penguatan kelembagaan melalui :
audit internal yang komprehensif,penataan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas pengawasan internal.
“Pembenahan yang terstruktur akan membantu PPJ meningkatkan kinerjanya. Jika manajemen dapat lebih efektif, kepercayaan publik tentu akan pulih,” ujar Rifki.
Sorotan publik menjadi kesempatan bagi PPJ untuk melakukan konsolidasi dan memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Dengan komunikasi yang terbuka dan langkah pembenahan yang jelas, perusahaan daerah ini diharapkan dapat kembali memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pengelola pasar yang profesional dan responsif (Red)
