JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang kritik bagi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI. Mereka menggelar aksi di Jalan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026), dengan membawa agenda bertajuk “Asta Tuntutan Rakyat.”
Alih-alih memaknai kemerdekaan sebatas seremoni tahunan, mahasiswa menjadikannya sebagai momentum untuk mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai belum sepenuhnya terjawab oleh negara. Dari ketimpangan pembangunan hingga kebijakan ekonomi, mereka menilai kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, massa aksi menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Kalimantan, Papua, Sumatra, dan Flores. Berbagai persoalan tersebut dipandang sebagai cermin dari ketimpangan dan masalah struktural yang masih membutuhkan penyelesaian.
Melalui “Asta Tuntutan Rakyat”, mahasiswa menyampaikan delapan agenda utama. Mereka menyerukan penghentian praktik yang dinilai sebagai bentuk “penjajahan negara atas rakyat sendiri”, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelaksanaan reforma agraria yang mereka nilai harus benar-benar berpihak kepada rakyat.
Tuntutan berikutnya menyasar persoalan ekonomi. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pada sektor pemerintahan, massa menolak pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta penguatan kembali otonomi daerah agar pengambilan kebijakan tidak terlalu terpusat di tingkat pemerintah pusat.
Persoalan kebencanaan turut menjadi sorotan. Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak di Sumatra dan Flores, serta mempercepat proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur di kawasan yang mengalami bencana.
Di bidang keamanan dan ruang sipil, mereka menuntut penghentian tindakan represif serta intervensi TNI dan Polri dalam ruang sipil. Mereka juga menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon-TP).
Aksi di Bundaran HI tersebut memperlihatkan bahwa bagi mahasiswa, perayaan kemerdekaan tidak berhenti pada simbol dan upacara. Kemerdekaan juga menjadi ukuran atas kemampuan negara menjamin hak, kesejahteraan, keadilan, serta ruang demokrasi bagi warga.
Namun, sejumlah tuntutan tersebut merupakan sikap dan penilaian massa aksi. Pemerintah maupun lembaga terkait perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan, data pembanding, serta tanggapan atas setiap tuntutan agar perdebatan publik tidak berhenti pada slogan, melainkan berlanjut pada pengujian kebijakan secara terbuka dan berbasis fakta.
Reporter: ( al )
