JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Peta politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo mengonfirmasi telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran. Ia mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, sekaligus menghormati dan mendukung langkah yang diambil pasangannya dalam pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Dalam keterangannya, Prabowo menyebut keputusan Gibran diambil setelah muncul putusan hukum yang berkaitan dengan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Gibran telah beberapa hari terakhir berkonsultasi dengannya sebelum mengambil keputusan tersebut.
Prabowo memberikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, berbagai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran dan kerja sama Wakil Presiden.
Prabowo juga menilai Gibran telah menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan menyampaikan keputusan tersebut secara langsung.
“Saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan,” demikian pernyataan Prabowo.
Sementara itu, Gibran menyampaikan bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden diambil melalui pertimbangan panjang dan matang, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama.
Dalam pernyataannya, Gibran turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan dan dukungan selama dirinya menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai harapan masyarakat yang belum terwujud serta persoalan yang belum terselesaikan selama masa pengabdiannya.
Gibran secara khusus menitipkan pesan kepada generasi muda agar tidak merasa terlalu muda untuk memiliki cita-cita besar, berani melakukan perubahan, serta tetap memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap Indonesia.
Babak Baru Persoalan Konstitusional
Pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika persoalan hukum yang belakangan menjadi perhatian publik, khususnya terkait pemenuhan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum yang menyertai perjalanan politik Gibran hingga keputusan pengunduran dirinya.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses tindak lanjut di lembaga negara, terutama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terkait konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri tersebut.
Keputusan Gibran bukan sekadar pergantian figur dalam pemerintahan. Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola konstitusi, kepastian hukum, dan mekanisme keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Publik tentu berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum, proses pengisian jabatan Wakil Presiden, serta implikasi politik dan ketatanegaraan dari keputusan tersebut.
Pada akhirnya, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas di atas kepentingan politik maupun individu.
Reporter: (A )
