Jelang Nataru 2026–2027, Wagub Papua Dorong Kerja Sama Antardaerah Kendalikan Harga Pangan

JAYAPURA Berita-IndonesiaNews.Com – Pemerintah daerah di Tanah Papua didorong memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas wilayah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. F. Rumaropen, menilai kolaborasi antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi, terutama akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Ajakan tersebut disampaikan Aryoko dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2026 yang berlangsung di Jayapura, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah. Diperlukan sinergi antarkabupaten dan kota, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok.

Tantangan tersebut menjadi penting mengingat karakteristik geografis Tanah Papua yang memiliki wilayah luas dan kondisi konektivitas yang berbeda-beda. Ketergantungan sejumlah daerah terhadap pasokan dari luar wilayah juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga stabilitas harga.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dan membangun mekanisme kerja sama yang lebih konkret. Daerah yang memiliki ketersediaan komoditas dapat didorong untuk mendukung wilayah lain yang mengalami keterbatasan pasokan.

Selain menjaga ketersediaan barang, pengawasan terhadap jalur distribusi juga perlu menjadi perhatian. Keterlambatan pasokan dan tingginya biaya logistik berpotensi memengaruhi harga jual di tingkat konsumen.

Di sisi lain, momentum menjelang Nataru juga menuntut kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat. Tanpa langkah antisipatif, ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis.

Melalui forum HLM TPID dan TP2DD tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, tetapi juga memperkuat langkah konkret lintas sektor, mulai dari pemantauan harga, pengamanan stok pangan, kelancaran distribusi hingga koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor.

Sementara itu, penguatan TP2DD menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Kedua agenda tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, sedangkan digitalisasi menjadi instrumen untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Dengan demikian, keberhasilan menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru tidak cukup diukur dari pelaksanaan rapat koordinasi, tetapi juga dari efektivitas tindak lanjut di lapangan.

Masyarakat membutuhkan kepastian
bahwa pasokan kebutuhan pokok tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terjangkau selama momentum perayaan akhir tahun.
Sinergi antardaerah di Tanah Papua pun diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi regional.

 

Reporter: ( A )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *