Kejati Jatim Tahan Kadis LH Nurkholis, Diduga Terlibat Pungli Izin Tambang

SURABAYA,Berita-IndonesiaNews.Com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Nurkholis (NK), setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan praktik penyimpangan perizinan saat Nurkholis menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga Agustus 2024.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, IG Punia Atmaja, menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi keterlibatan Nurkholis dalam praktik permintaan uang kepada pemohon izin di luar ketentuan resmi.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat di lingkungan ESDM Jatim, yakni Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan (OS) dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati (ED), untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon perizinan.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu meliputi uang tunai sebesar Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram.

Berdasarkan dokumen penyitaan, uang tunai tersebut disita melalui surat tertanggal 11 Agustus 2026. Sementara emas batangan disita berdasarkan surat penyitaan tertanggal 16 April 2026.

Atas dugaan perbuatannya, Nurkholis dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia juga disangkakan melanggar Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penahanan Nurkholis menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan perizinan di tubuh ESDM Jawa Timur. Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan.*

 

 

Reporter: ( NH )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *