Jakarta,Berita-IndonesiaNews.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan proses verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan seluruh koperasi yang dibentuk memiliki legalitas, struktur organisasi, dan kesiapan operasional yang memadai. Menurut dia, tahapan tersebut menjadi dasar sebelum koperasi menjalankan aktivitas usaha maupun memperoleh dukungan program pemerintah.
Selain itu, Kemendagri akan memperkuat komunikasi publik agar pemerintah daerah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bima menilai komunikasi yang efektif diperlukan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Kemendagri akan memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama sehingga implementasi program berjalan sesuai ketentuan,” kata Bima dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 20 Juli 2026.
Rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan infrastruktur pendukung koperasi serta skema penyerapan hasil produksi desa melalui offtaker. Pembahasan juga mencakup sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat rantai pasok komoditas desa sehingga koperasi memiliki kepastian pasar bagi produk anggotanya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, akses pembiayaan, hingga pemasaran hasil produksi lokal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan mendampingi proses pembentukan koperasi, mulai dari fasilitasi musyawarah desa atau kelurahan, pengurusan badan hukum, hingga pembinaan kelembagaan. Pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait, menyiapkan dukungan regulasi, pendampingan, serta penguatan akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap tahapan pembentukan koperasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas usaha sehingga koperasi mampu beroperasi secara berkelanjutan dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
Reporter: ( Al )
