JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Hari pertama Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) langsung diwarnai pesan keras soal integritas. Sesaat setelah dilantik Presiden Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026), ia memilih membuka masa kepemimpinannya dengan menepis isu konflik kepentingan yang selama ini membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari Istana Negara, Sudaryono langsung menuju Kantor Pusat BGN untuk memimpin rapat pimpinan perdana bersama pejabat eselon lembaga. Agenda itu menjadi pijakan awal menyusun arah kerja BGN di bawah kepemimpinannya sebelum menemui wartawan dalam sesi doorstop.
Dalam pernyataan pertamanya, Sudaryono menegaskan garis tegas yang akan menjadi fondasi kepemimpinannya: BGN harus dikelola secara bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Ia memastikan dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki ataupun mengendalikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur yang menjadi mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.
Penegasan tersebut bukan sekadar klarifikasi, melainkan sinyal bahwa BGN ingin menutup ruang praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan salah satu program prioritas pemerintah yang menjangkau jutaan penerima manfaat.
“Kepala BGN maupun keluarga tidak menguasai SPPG ataupun dapur MBG,” kata Sudaryono.
Sudaryono juga mengingatkan seluruh pengelola program di daerah agar tidak takut terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya. Ia menegaskan, siapa pun yang menggunakan kedekatan dengan pimpinan BGN untuk melakukan tekanan, intimidasi, atau meminta perlakuan khusus akan ditindak.
Pernyataan tersebut menunjukkan upaya membangun sistem yang menempatkan aturan di atas relasi personal. Menurut Sudaryono, seluruh mitra pelaksana harus bekerja berdasarkan regulasi, bukan karena kedekatan dengan pejabat.
Selain menyoroti tata kelola internal, Sudaryono membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Ia menyatakan BGN akan menerima kritik, masukan, hingga laporan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik.
Baginya, transparansi tidak cukup hanya diwujudkan melalui administrasi, tetapi juga melalui keterbukaan terhadap kontrol masyarakat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran.
Komitmen tersebut menjadi tantangan awal bagi Sudaryono. Sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab besar dalam peningkatan gizi nasional melalui Program MBG, BGN dituntut tidak hanya mampu mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dengan menempatkan isu integritas sebagai pesan pertama setelah dilantik, Sudaryono mengirimkan sinyal bahwa kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan tata kelola, pencegahan konflik kepentingan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Badan Gizi Nasional.
Reporter: ( Al)
