Jakarta,Berita-IndonesiaNews.Com –
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan jurnalisme profesional di Indonesia.
Peryataan tersebut disampaikannya usai kegiatan Outlook Media 2026 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis 5/2/2026
Dalam keterangannya kepada wartawan, Prof. Komaruddin menilai kemampuan AI dalam memproduksi informasi secara masif dan instan berpotensi menciptakan disrupsi serius terhadap ekosistem informasi publik.
Tanpa kendali etik dan verifikasi yang ketat, teknologi tersebut dinilainya dapat mempercepat penyebaran informasi keliru, manipulatif, bahkan provokatif.
“AI mampu menghasilkan konten dalam skala besar dan kecepatan tinggi, namun tidak dibekali kesadaran moral. Jika pers tidak mengambil posisi strategis, ruang publik akan dipenuhi informasi yang menyesatkan dan berpotensi memicu instabilitas sosial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi tersebut, pers tidak boleh sekadar menjadi penyampai informasi, melainkan harus menjalankan fungsi historisnya sebagai penjaga nalar publik dan peradaban demokrasi.
Prinsip verifikasi, akurasi, serta keberimbangan, menurutnya, merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar di tengah banjir informasi digital.
Prof. Komaruddin juga mengkritisi kecenderungan praktik doorstop interview yang dilakukan secara serampangan tanpa pendalaman substansi.
Praktik semacam itu, jika tidak disertai konteks dan analisis yang memadai, dinilai berpotensi melahirkan misinformasi alih-alih pencerahan publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan perbedaan mendasar antara pers dan media sosial. Menurutnya, platform digital seperti media sosial dan kanal berbagi video tidak dapat disamakan dengan institusi pers karena tidak tunduk pada standar etik dan mekanisme jurnalistik.
“Media sosial hanyalah sarana sirkulasi informasi. Pers memiliki mandat etik, tanggung jawab moral, dan fungsi sosial yang jelas,” Kata nya.
Pernyataan tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan intelektual di kalangan jurnalis dan akademisi, khususnya menjelang agenda politik nasional dan daerah, di mana regulasi pemanfaatan AI dalam produksi berita mulai menjadi isu strategis.
Menutup pernyataannya, Prof. Komaruddin kembali menegaskan posisi pers dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pers bukan lawan kekuasaan, melainkan pilar penyangga demokrasi.**
Reporter : ( Sahir)
