JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Aksi massa yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Mereka menagih kepastian pencairan dana pembangunan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Aksi yang semula berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah tegang ketika massa berupaya masuk ke area kantor BGN untuk menemui Kepala BGN Sudaryono. Petugas kepolisian menghadang mereka di balik pagar.
Adu dorong sempat terjadi. Setelah gagal menerobos masuk melalui akses utama, sejumlah peserta aksi memilih memanjat pagar kantor.
Mereka berupaya mencari keberadaan Sudaryono untuk meminta penjelasan langsung mengenai dana pembangunan SPPG yang mereka klaim hingga kini belum terealisasi.
Desakan tersebut menyoroti persoalan yang lebih mendasar dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional ketika kebijakan telah berjalan di tingkat pusat, kesiapan infrastruktur di wilayah paling sulit dijangkau justru masih dipersoalkan.
Bagi massa 3T, pembangunan dapur SPPG bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Infrastruktur itu merupakan prasyarat agar program pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang secara geografis dan logistik memiliki hambatan lebih besar dibanding wilayah perkotaan.
Karena itu, mereka meminta BGN memberikan penjelasan terbuka mengenai status pencairan anggaran, kendala realisasi, serta kepastian waktu pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T.
Aksi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya jarak antara desain kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan. Jika persoalan pencairan dana berlarut, target pemerataan layanan gizi berisiko tersendat justru di wilayah yang paling membutuhkan intervensi negara.
Meski demikian, penyampaian aspirasi tetap semestinya berlangsung secara tertib. Upaya memanjat pagar dan menerobos area kantor tidak mengubah substansi tuntutan, tetapi berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan kebijakan menjadi sekadar benturan massa dan aparat.
BGN perlu menjawab tuntutan tersebut secara transparan dan terukur. Sebab, bagi masyarakat 3T, yang dipertaruhkan bukan hanya pencairan anggaran, melainkan kepastian bahwa program gizi nasional benar-benar hadir hingga ke wilayah yang selama ini berada di tepian jangkauan pelayanan negara.
Reporter: ( al* )
