Cibinong,Berita-IndonesiaNews.Com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Bogor, Dewi Ayu Suminar, menempatkan pembenahan ekosistem pasar sebagai agenda utama kepengurusan periode 2026–2031.
Menurut Dewi, persoalan pasar rakyat tidak cukup diselesaikan dengan penertiban. Praktik pungutan liar, persoalan parkir, hingga dugaan keberadaan mafia pasar harus ditangani melalui penataan ekosistem dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kita secara bertahap mengubah banyaknya mafia atau pungli. Kita bukan memberantas, tapi sama-sama mengayomi. Untuk mafia pasar, pungli ataupun parkir, kita tidak langsung memotong, tetapi bekerja sama karena mereka juga punya kebutuhan hidup,” kata Dewi seusai pelantikan pengurus DPD APPSI Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Jumat (28/8/2026).
Ia mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar pembenahan pasar tidak berhenti pada tindakan represif. APPSI, kata dia, ingin membangun mekanisme yang membuat pedagang maupun pihak-pihak yang beraktivitas di pasar memiliki ruang usaha yang lebih tertib dan adil.
Dewi juga menyoroti pentingnya menciptakan persaingan harga yang sehat. Menurut dia, ekosistem pasar harus dibangun agar tidak terjadi disparitas harga yang merugikan pedagang maupun konsumen.
“Kita harus memutus mata rantai yang tidak baik, mulai dari membangun ekosistem di pasar. Jangan sampai ada harga yang bersaing tidak sehat. Harapannya harga bisa sama dan terkontrol,” ujarnya.
APPSI Kabupaten Bogor juga membawa agenda yang lebih jauh: memperluas akses produk pedagang pasar ke pasar ekspor. Dewi yang memiliki latar belakang di bidang ekspor mengatakan hasil pertanian, perikanan, kuliner, hingga produk pakaian dari pedagang pasar memiliki peluang untuk menembus pasar internasional sepanjang memenuhi standar kualitas.
“Pedagang pasar khususnya Kabupaten Bogor, produk-produknya bisa mendunia. Komitmen kami adalah mensejahterakan pedagang pasar.
Untuk mendukung agenda tersebut, APPSI berencana memperkuat pengawasan dan pemantauan aktivitas pasar. Salah satu gagasannya adalah memberikan identitas atau sistem pendataan bagi setiap pasar.
Dewi mencontohkan setiap pasar nantinya memiliki identitas khusus atau “ID” sehingga kondisi pasar dapat dipantau secara lebih terukur. Sistem itu diharapkan menjadi instrumen untuk mengawasi perkembangan pasar sekaligus memudahkan organisasi melakukan evaluasi.
“Pasar itu nantinya harus punya ID. Misalnya Pasar Cigombong ID-nya apa. Mungkin sekitar 40 pasar, program kami nanti harus ada ID-nya sehingga kita bisa mengontrol dan mengeceknya,” ujarnya.
Saat ini, DPD APPSI Kabupaten Bogor telah membentuk sekitar 50 anggota. Organisasi itu juga menyiapkan satuan tugas di setiap pasar dengan komposisi dua orang untuk masing-masing dari sekitar 40 pasar yang menjadi sasaran program.
Selain pengawasan, APPSI menyiapkan pelatihan bagi pedagang. Dewi menilai peningkatan kapasitas pedagang merupakan bagian penting dari transformasi pasar rakyat.
“Bukan UMKM naik kelas, tetapi pedagang naik kelas,” kata Dewi.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya menjadi regulator, tetapi ikut turun langsung memantau kondisi pasar. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan kualitas barang, stabilitas harga, serta kondisi perdagangan berjalan secara berimbang.
“Kita juga harus ada perhatian dari pemerintah daerah. Kita harus menjaga dan memantau untuk mengarahkan kualitas yang lebih bagus, harga lebih murah, tetapi tetap berkualitas,” ujarnya.
Pelantikan pengurus DPD APPSI Kabupaten Bogor periode 2026–2031 di Gedung Tegar Beriman dihadiri jajaran DPW APPSI Jawa Barat, perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor, Ketua Forum RT/RW Kabupaten Bogor, serta sejumlah tokoh pedagang pasar.
Kepengurusan baru APPSI kini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Gagasan tentang pasar yang lebih tertib, transparan dan terintegrasi harus diterjemahkan menjadi program yang terukur. Di sisi lain, target membawa produk pedagang pasar ke pasar global menuntut peningkatan kualitas, kapasitas produksi dan tata kelola yang tidak sederhana.
Bagi Dewi, perubahan itu harus dimulai dari pasar rakyat sendiri. Bukan sekadar menertibkan pedagang, melainkan membangun sistem yang membuat pedagang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat.
Melalui kepengurusan lima tahun ke depan, APPSI Kabupaten Bogor menargetkan pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang pertumbuhan ekonomi pedagang yang mampu bersaing dari tingkat lokal hingga pasar internasional.
Reporter: (al* )
