JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak tergesa-gesa merealisasikan wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi.
Rencana tersebut harus terlebih dahulu diuji melalui kajian yang komprehensif agar perubahan struktur kelembagaan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Puan menyampaikan pandangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), menyusul wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan kedua lembaga tersebut dalam rangka memperkuat pemantauan dan mitigasi bencana.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan.
Menurut Puan, perbedaan mandat, fungsi, serta karakter pekerjaan kedua lembaga menjadi alasan penting agar rencana integrasi tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi. Kajian harus mampu menjawab persoalan yang lebih substantif.
Apakah penggabungan benar-benar mempercepat informasi kebencanaan, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan ketika bencana mengancam masyarakat.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa DPR tidak menempatkan penggabungan lembaga sebagai persoalan administratif semata. Efektivitas kebijakan harus diukur dari dampaknya terhadap pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Puan menegaskan DPR terbuka memberikan dukungan apabila kajian pemerintah menunjukkan bahwa integrasi kedua lembaga mampu membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” ujarnya.
Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan integrasi BMKG dan Badan Geologi setelah membahas perkembangan penanganan bencana.
Gagasan tersebut muncul antara lain karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi berbagai potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi.
Namun, gagasan penggabungan dua institusi strategis tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar penyatuan organisasi.
Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, hilangnya spesialisasi, atau justru bertambah panjangnya rantai koordinasi dalam situasi darurat.
Karena itu, parameter keberhasilan penggabungan menjadi penting. Pemerintah perlu membuktikan apakah integrasi mampu menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih cepat, pertukaran data yang lebih baik, serta keputusan mitigasi yang lebih responsif.
DPR, kata Puan, juga tidak mempersoalkan kemungkinan penambahan anggaran apabila kebijakan tersebut memang terbukti memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prinsipnya, anggaran negara harus mengikuti kebutuhan efektivitas, bukan semata-mata perubahan struktur kelembagaan.
Dengan demikian, bola kini berada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa wacana integrasi tersebut bukan sekadar penyederhanaan birokrasi.
Ukuran akhirnya bukan seberapa ramping struktur pemerintahan, melainkan seberapa cepat negara mampu membaca ancaman, menyampaikan peringatan, dan melindungi masyarakat ketika bencana datang.
Reporter: ( can )
