PATI,Berita-IndonesiaNews.Com – Sekitar 120 siswa MTs Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (9/9/2026).
Puluhan ambulans dikerahkan untuk membawa para siswa ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kepanikan pun terjadi. Orang tua berdatangan ke fasilitas kesehatan, sementara guru dan petugas berupaya menangani siswa yang mengalami berbagai gejala.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, membenarkan kejadian tersebut. Pendataan dan penanganan terhadap siswa yang mengalami gejala masih berlangsung.
Jumlah siswa yang terdampak diperkirakan sekitar 120 orang. Angka tersebut masih dapat berubah setelah proses pendataan dan pemeriksaan selesai.
Peristiwa ini semestinya tidak hanya dibaca sebagai insiden kesehatan yang membutuhkan evakuasi. Pemerintah perlu melihatnya sebagai alarm terhadap tata kelola program MBG, terutama menyangkut keamanan pangan.
Program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Namun, makanan bergizi yang tidak terjamin keamanannya justru dapat berubah menjadi risiko kesehatan.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah porsi yang tersalurkan, melainkan juga dari seberapa ketat pemerintah memastikan makanan tersebut aman sebelum sampai ke meja siswa.
Pemerintah tidak boleh menunggu anak-anak jatuh sakit untuk kemudian bergerak.
Pengawasan seharusnya bekerja sebelum makanan dibagikan. Mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses pengolahan, suhu penyimpanan, pengemasan, waktu distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa, seluruh mata rantai tersebut harus memiliki standar pengawasan yang jelas dan dapat diaudit.
Terlebih, penerima MBG adalah anak-anak sekolah. Mereka bukan objek eksperimen kebijakan. Keselamatan mereka semestinya menjadi batas paling tegas dalam menjalankan sebuah program publik.
Meski demikian, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Dugaan keracunan setelah konsumsi MBG belum otomatis membuktikan bahwa makanan tersebut merupakan penyebabnya.
Pemeriksaan laboratorium dan investigasi epidemiologis diperlukan untuk mengetahui sumber persoalan secara objektif.
Justru karena itu, pemerintah perlu membuka hasil investigasi kepada publik secara transparan.
Jika ditemukan persoalan dalam proses penyediaan makanan, harus ada evaluasi dan tindakan korektif yang jelas. Jika tidak ditemukan hubungan dengan MBG, pemerintah juga perlu menyampaikan faktanya agar tidak muncul tudingan dan kepanikan yang tidak berdasar.
Yang tidak boleh terjadi adalah pemerintah berhenti pada kalimat “masih dalam pendataan”, sementara akar persoalan tidak pernah dijelaskan.
Kasus Pati seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk bercermin. Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang juga besar, bukan sekadar distribusi makanan dalam skala besar.
Pemerintah harus lebih melek bahwa ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan, tetapi berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh manfaat tanpa mempertaruhkan keselamatan mereka.
Sekitar 120 siswa yang harus dievakuasi ke fasilitas kesehatan merupakan angka yang cukup serius untuk dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan setiap prosedur keamanan pangan benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar tertulis dalam pedoman.
Sebab, ketika kebijakan publik menyentuh anak-anak, kesalahan kecil dalam sistem pengawasan dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.MBG harus bergizi. Tetapi sebelum bergizi, makanan itu harus aman.
Reporter: ( al* )
