KAB.BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor mengadakan rapat paripurna dengan 3 agenda. Dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor H.Ade Ruhandi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Para Wakil Ketua dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bogor beserta Para SKPD yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Bertempat di Ruang Rapat Soekarno-Hatta. Selasa (16/12/2025).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa, Dalam rangka 3 agenda, menetapkan rancangan Perda menjadi peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang pengelolaan sampah, dan rancangan peraturan DPRD Kota Bogor tentang tata cara badan kehormatan yang ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Begitu juga rekomendasi terkait perjanjian kerjasama pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Galuga, antara pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah Kabupaten Bogor yang akan berlangsung 5 tahun ke depan.
Selain itu Rudy juga menyampaikan, Sangat mengapresiasi kerja inisiatif DPRD Kabupaten Bogor yang mana memberikan payung hukum pengelolaan sampah. Di mana dari masyarakat dapat dilakukan pengelolaan di tingkat Desa sehingga beberapa sampah yang tidak dapat dikelola di Desa baru dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPS). Di TPS salah satunya pembiayaan kita siapkan di Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kabupaten Bogor mulai berlaku di tahun 2026.
Secara administratif TPS Galuga masuk wilayah Kabupaten Bogor, walaupun pemerintah Kota Bogor memiliki lahan di TPS, maka DPRD Kabupaten Bogor memberikan rekomendasi apabila pihak ketiga yaitu pemerintah Kota Bogor ingin melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak lain maka harus mendapat persetujuan kembali dari DPRD Kabupaten Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor.
Disamping itu juga menurut Dia, bahwa masyarakat mengharapkan sarana prasarana air bersih yang layak dan penerangan jalan umum dapat diterangi, lalu kesehatan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat di sekitar TPS Galuga. Sehingga tujuan adanya perdata kepulauan sampah begitu juga rekomendasi terkait pengelolaan TPS Galuga itu harus dibahas dan diputuskan bersama-sama. Tidak diputuskan oleh satu pihak karena tujuannya adalah kita ingin melindungi masyarakat Kabupaten Bogor.
Ditempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, Mudah-mudahan tahun 2026 ini merupakan program strategis nasional yang akan dilakukan salah satunya di TPS Galuga.
“Kita pemerintah Kabupaten Bogor mendukung salah satu program dari pemerintah pusat yaitu program 3 juta rumah dan tentunya pada saat surat edaran tersebut keluar,” ujar Sastra Winara.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor agar kita jangan mudah mengeluarkan perizinan yang menyampingkan kepentingan lingkungan maka proses tahapan perizinan apapun tentu kita melihat dari beberapa aspek sehingga izin yang dikeluarkan tidak berdampak negatif yang sangat besar buat lingkungan dan masyarakat.
“Terkait anggaran operasional pengelolaan sampah salah satunya adalah untuk pengangkutan sampah, armada sampah dan operasionalnya termasuk Rumah Sakit. beberapa Rumah Sakit pasar bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup dengan beberapa UPT-UPT mekanisme dan payung hukumnya sudah mengatur di dalamnya,” tutupnya.
Reporter : (Asm)
Editor : Red
