KAB.BOGOR, Berita-IndonesiaNews.Com – DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati Bogor resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna yang di gelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, dimulai pada pukul 13.30 WIB s.d selesai. Jum’at (17/07/2026).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa, Rapat Paripurna hari ini yaitu dalam rangka: yang pertama penetapan persetujuan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang kedua kami pun melakukan penyampaian dan penjadwalan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Tentunya kami mengapresiasi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bogor. tim anggaran pemerintah daerah bapak wakil bupati pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah bersama-sama dengan alat kelengkapan DPRD melakukan pembahasan-pembahasan dan memberikan saran, masukan, rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan, Untuk kita ke depan sama-sama belajar mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan agar kedepan kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor lebih baik, lebih maju lagi dan tentunya pphs Tahun Anggaran 2027 yang kami sampaikan kepada DPRD hari ini.
Kami hanya memberikan beberapa contoh di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor telah melakukan renovasi rumah tidak layak huni sejumlah 3.750 rumah, ucapnya.
Di 2026 sekarang kami pun melanjutkan kurang lebih 3.750 rumah belum bisa menuntaskan, lalu perbaikan jalan di wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor salah satunya di Parung Panjang, Rumpin, di tahun 2025 Kurang lebih sekitar 140 miliar pemerintah daerah Kabupaten Bogor menggelontarkan anggaran ke wilayah tersebut. ditambah Kecamatan nanggung dan berbagai wilayah lainnya kurang lebih 300 miliar rupiah.
Kenapa belum terpuaskan karena ruas panjang jalannya pun yang harus diselesaikan jauh lebih besar. Kekuatan terbesar adalah bukan kekuatan fiskal, kekuatan terbesar kita adalah kolaborasi dan sinergi bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh jajaran masyarakat Kabupaten Bogor. Membangun Bogor tidak bisa sendirian kita butuh kebersamaan, bersama sama yang kita layani masyarakatnya jumlahnya cukup banyak 6 juta 190.000 jiwa dengan 416 Desa dan 19 Kelurahan, ungkapnya.
Kalau ingin Bogor cepat berubah, Bogor semakin baik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah sendiri tapi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi dan sinergi bersama-sama lebih kita optimalkan kembali. Program prioritas kita sesuai dengan rencana program jangka menengah daerah. PPAS 2027 adalah tahapan pemerintah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah, musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, dan musrenbang rkpd sudah selesai.
Rekan-rekan anggota DPRD menggali informasi aspirasi melalui beberapa kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kita kolaborasikan bersama disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan hari ini disusun dalam PPAS Tahun Anggaran 2027. Maka ketika kami sampaikan kekuatan fiskal keterbatasan anggaran atau kekuatan kemampuan fiskal kita memang menjadi salah satu dasar untuk kita membangun sebuah infrastruktur dapat selesai.
Hal utama yang lebih penting adalah bukan kekuatan fiskal, yang lebih penting adalah gotong royong kolaborasi bersama dengan semua pihak. Maka seberat apapun kondisinya akan terasa ringan saat kita membangun sebuah wilayah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Dari awal kami menyampaikan dan Kami berkomitmen bersama antara eksekutif dan DPRD Kabupaten Bogor. Hak dasar masyarakat tidak boleh diganggu, yaitu dari sisi kesehatan universal, uhj sudah berlaku 100% di 2026 dan akan kita lanjutkan kembali di 2027, lalu dari sisi pendidikan ada kurang lebih 1.200 ruang kelas yang harus kita lakukan renovasi dan revitalisasi.
“Dan tentunya berharap harga sembako yang murah, maka program GPM (Gerakan Pangan Murah) terus kita gencarkan terus kita laksanakan di wilayah Kabupaten Bogor. Tahap awal yang sudah dilaksanakan adalah inventarisasi lahan. Alhamdulillah Wakil Bupati sangat aktif membantu untuk proses percepatan dan terkait pembiayaan tahapan untuk tahap awal pembayaran ganti lahan itu dilaksanakan di tahun sekarang 2026 lalu akan terus simultan di tahun 2027 dan di tahun-tahun berikutnya,” ucap Bupati Bogor
Untuk jalan khusus angkutan barang dan tambang, kami Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2026 anggaran sudah kami persiapkan kurang lebih 100 miliar rupiah. Tahapan masih terus berjalan salah satunya adalah penetapan lokasi jalur jalan tersebut penetapan lokasinya ditetapkan bukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Maka pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berproses melakukan kajian-kajian terkait penerapan lokasi jalur tersebut apabila penetapan lokasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka kami akan segera tindaklanjuti untuk melakukan literasi jalan yang sudah ditetapkan lokasinya oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.
Investasi terbaik adalah investasi sumber daya manusia maka bukan hanya dari sisi pendidikan, kita pun harus menjaga anak-anak kita generasi muda kita untuk ke depan bisa berjalan lebih baik lagi. Tentunya ada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur langkah-langkah hukum yang akan kami ambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ungkapnya.
Rumah tidak layak huni di awal sudah kami sampaikan bahwa pertama dari tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bogor mempersiapkan dan sudah merealisasikan 2.750 rumah ditambah bantuan dari pemerintah pusat kurang lebih 1000 rumah maka ada 3.750 rumah di tahun 2026 dilanjutkan kembali, tambahnya.
Berdasarkan data hasil verifikasi ada 24.000 rumah tidak layak huni yang harus kita tuntaskan tentunya bertahap. Hari ini yang utama bukan kekuatan fiskal tapi gotong royong kita bersama membangun Bogor bersama-sama. Maka yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. kita tindak lanjutin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka beberapa frase yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Jawa Barat tentunya nanti Pemprov akan menyampaikan secara langsung tetapi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor kami Pemkab Bogor juga berbenah bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah pusat, tutur Rudy Susmanto.
Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor, kami butuh pemberitaan yang memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau kami dicari salahnya pasti banyak salahnya, dicari kurangnya pasti banyak kurangnya, tetapi Bogor akan maju ke depan berkat dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan rekan-rekan media, tutupnya.
Reporter : (Asm)
Editor : Red
