Jakarta,Berita-IndonesiaNews.Com – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terang-terangan mengungkapkan keinginannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ahok dalam podcast Helmy Yahya Bicara Minggu 23/8/2026.
Dalam perbincangan tersebut, Ahok tidak hanya berbicara mengenai ambisi politik. Ia sekaligus memaparkan sejumlah gagasan mengenai cara membenahi sektor strategis, terutama pertambangan dan kelistrikan nasional.
Ahok menilai persoalan besar seperti pengelolaan tambang dan energi membutuhkan keputusan politik dari tingkat tertinggi pemerintahan.
Menurut nya, seorang presiden harus memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memastikan kebijakan negara berjalan sesuai kepentingan publik.
Salah satu gagasannya adalah memperbesar porsi negara dari hasil produksi tambang. Negara, kata dia, tidak semestinya hanya mengandalkan penerimaan dari royalti dan pajak, tetapi juga memperoleh bagian dari hasil produksi.
Ahok juga mengusulkan agar negara dapat mengambil alih tambang yang tidak berproduksi dalam jangka waktu tertentu.
Menurut gagasan tersebut, sumber daya alam tidak seharusnya dibiarkan menganggur ketika seharusnya memberikan manfaat bagi negara.
Di sektor energi, Ahok mengaitkan hasil produksi batu bara dengan kebutuhan PLN. Porsi batu bara yang menjadi bagian negara dapat diarahkan untuk memasok pembangkit listrik sehingga PLN tidak sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar.
Ia bahkan menyampaikan wacana listrik 2.200 VA gratis bagi masyarakat. Gagasan tersebut menunjukkan pandangannya bahwa energi listrik harus ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Pernyataan Ahok sekaligus membawa persoalan lain ke ruang publik seberapa besar kewenangan seorang presiden diperlukan untuk mengubah kebijakan strategis negara.
Keinginan menjadi presiden, dengan demikian, tidak hanya menjadi pernyataan politik personal.
Ahok mengaitkannya dengan gagasan tentang negara yang lebih kuat dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan hasilnya kembali kepada masyarakat.
Namun, gagasan tersebut tetap membutuhkan kajian mengenai aspek hukum, pembiayaan, tata kelola, serta mekanisme pengawasan.
Kewenangan presiden yang besar harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.
Pernyataan Ahok kini menambah warna dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional. Ia secara terbuka menyatakan ingin menjadi presiden dan sekaligus menawarkan gagasan tentang bagaimana negara seharusnya mengelola kekayaan alam serta kebutuhan energi rakyat.*
Reporter: ( al * )
