JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pemberantasan korupsi melalui kolaborasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jumat 28/8/2026.
Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi pola korupsi yang semakin kompleks dan membutuhkan respons kelembagaan yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sepanjang semester I 2026, sinergi tersebut dijalankan KPK melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI).
Di tingkat nasional, KPK menjalin kerja sama dengan 33 perguruan tinggi untuk mendukung perekaman persidangan perkara korupsi di 33 Pengadilan Negeri. Dari kerja sama tersebut, telah dilakukan perekaman terhadap 637 agenda sidang dari 68 perkara di 14 Pengadilan Negeri.
Selain memperkuat transparansi proses peradilan, KPK juga mencatat 21 penandatanganan kerja sama dengan kementerian strategis. Kerja sama itu diarahkan pada penguatan sistem pencegahan korupsi, pertukaran data dan informasi, serta penguatan mekanisme Whistleblowing System (WBS).
KPK menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Integrasi data, penguatan sistem pencegahan, serta keterlibatan berbagai institusi menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi sejak awal.
Perkuat Kerja Sama Internasional
Di ranah internasional, KPK juga memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pemberantasan korupsi lintas negara.
Salah satunya melalui lokakarya “Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention”. Forum tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman terhadap standar internasional dalam pencegahan dan penanganan praktik suap lintas negara.
KPK juga berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sekaligus mendorong penerapan standar Konvensi Anti-Suap OECD di Indonesia.
Penguatan kerja sama internasional menjadi semakin relevan karena praktik korupsi dan suap kini tidak selalu berhenti pada batas yurisdiksi suatu negara. Aliran dana, transaksi bisnis, dan kepentingan ekonomi lintas negara dapat menciptakan pola korupsi yang membutuhkan koordinasi penegak hukum dan lembaga terkait secara internasional.
Melalui kolaborasi tersebut, KPK menempatkan sinergi antar-lembaga sebagai salah satu fondasi penting untuk membangun pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak perkara yang ditindak, tetapi juga oleh seberapa kuat sistem pencegahan, pertukaran informasi, pengawasan, dan kerja sama antarlembaga dibangun secara konsisten.*
Reporter: (al* )
