BOGOR,Berita-IndonesiaNews.Com – Temuan kempu atau tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di kawasan pertambangan batu karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menuai sorotan aktivis peduli lingkungan. Aparat kepolisian dan instansi terkait didesak tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi memeriksa seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Temuan yang viral di media sosial itu memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari legalitas penyimpanan BBM, asal-usul pasokan solar, hingga mekanisme distribusinya. Publik juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Klapanunggal.
Aktivis menilai, keberadaan kempu tersebut harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya tempat penampungan BBM lain yang digunakan untuk menunjang operasional alat berat di kawasan tambang.
Koordinator kelompok aktivis peduli lingkungan wilayah Bogor mendesak Polres Bogor, Polsek Klapanunggal, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh.
“Kalau sudah ditemukan satu kempu yang diduga digunakan untuk menyimpan solar, jangan berhenti pada satu lokasi saja. Aparat harus menelusuri kemungkinan adanya titik lain. Periksa seluruh lokasi tambang secara objektif dan tanpa tebang pilih,” tegasnya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Menurut aktivis, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar tambang yang diduga belum memiliki izin. Perusahaan yang telah mengantongi perizinan juga harus diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan BBM operasional.
Telusuri Asal-usul Solar
Selain keberadaan kempu, asal-usul pasokan solar untuk mengoperasikan excavator di sejumlah lokasi pertambangan juga menjadi perhatian.
Aparat kepolisian diminta menelusuri rantai distribusi BBM, mulai dari pemasok, transaksi pembelian, proses pengangkutan, hingga penyimpanan di lokasi tambang.
Dokumen yang perlu diperiksa antara lain faktur pembelian, identitas pemasok, dokumen pengiriman, bukti transaksi, serta catatan keluar-masuk persediaan BBM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah solar yang digunakan merupakan BBM industri dari jalur resmi atau terdapat indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami meminta Polres Bogor tidak hanya melakukan pemeriksaan secara lisan. Periksa dokumen pembelian, siapa pemasoknya, bagaimana jalur pengirimannya, dan berapa jumlah solar yang digunakan.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai ketentuan hukum. Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat,” ungkap pernyataan kelompok aktivis tersebut.
Nama Sejumlah Badan Usaha Ikut Disorot
Dalam perkembangan informasi yang beredar, sejumlah nama badan usaha dan pihak tertentu turut menjadi perhatian publik. Di antaranya Koperasi Karya Nunggal, PT WES, PT Lasido, PT Calsindo, PT BLM, serta pihak yang disebut dengan nama Ondon, Dani, Mandor Amin, dan inisial AGK.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan bukti keterlibatan dalam dugaan penampungan maupun penyalahgunaan solar. Karena itu, diperlukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Instansi terkait juga diminta memastikan status perizinan setiap badan usaha, legalitas kegiatan pertambangan, serta kesesuaian penggunaan dan penyimpanan BBM dengan ketentuan yang berlaku.
Dampak Lingkungan Jangan Diabaikan
Persoalan pertambangan di Klapanunggal tidak semata menyangkut dugaan penampungan solar. Dampak lingkungan dari aktivitas penggalian batu karang juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
Aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi mengubah bentang alam, merusak kontur tanah, meningkatkan risiko longsor, memicu sedimentasi dan pencemaran aliran air, hingga merusak infrastruktur jalan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material.
Karena itu, DLH didesak turun langsung memeriksa kondisi lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, pengendalian dampak, serta pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Sementara itu, Dinas ESDM diminta memastikan seluruh kegiatan pertambangan memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan teknis sesuai kewenangannya.
Polres Bogor Belum Berikan Keterangan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Polsek Klapanunggal dan jajaran Polres Bogor terkait temuan kempu yang viral tersebut.
Namun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan lokasi, fungsi kempu, asal-usul pasokan solar, maupun rencana sidak menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Klapanunggal.
Awak media juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polres Bogor, Polsek Klapanunggal, Dinas ESDM, DLH, perusahaan-perusahaan yang disebutkan, serta pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Warga Minta Pengawasan Tidak Berhenti pada Temuan
Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dan instansi pemerintah segera turun ke lapangan. Mereka khawatir keterlambatan pemeriksaan dapat menyebabkan perubahan kondisi di lokasi sebelum seluruh fakta terungkap.
Masyarakat meminta aparat mendokumentasikan temuan, menelusuri bukti, dan mengambil tindakan sesuai prosedur hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Kini, publik menunggu langkah konkret Polres Bogor bersama instansi terkait. Apakah temuan satu kempu tersebut akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan yang lebih luas dalam tata kelola pertambangan di Klapanunggal?
Sebab, pengawasan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan satu titik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penelusuran menyeluruh, transparansi, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Red: ( dre )
