BOGOR,Berita-IndonesiaNews.Com – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menuai protes keras dari Kontingen Kabupaten Bogor. Sejumlah persoalan yang dipersoalkan mulai dari dugaan ketidakkonsistenan aturan mutasi atlet, perubahan status keabsahan peserta, hingga buruknya kesiapan venue pertandingan.
Melalui Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, protes resmi dilayangkan kepada Panitia Besar (PB) Porprov XV Jabar dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) KONI Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Jajang Furqon, S.H., dalam konferensi pers di Bigland Hotel Sentul, Kamis (12/11/2026).
Jajang menegaskan, Kabupaten Bogor mendukung kesuksesan Porprov. Namun, dukungan tersebut tidak berarti membiarkan keputusan penyelenggara yang dinilai merugikan atlet dan kontingen.
“Kami mendukung Porprov XV Jabar 2026. Tetapi kami kecewa terhadap sejumlah keputusan sepihak yang merugikan Kontingen Kabupaten Bogor. Karena itu, kami resmi mengajukan protes,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan ketidakberesan administrasi mutasi atlet. Jajang menyebut terdapat sejumlah atlet yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutasi, tetapi tetap dapat bertanding.
Sebaliknya, atlet Kabupaten Bogor, Jerimy Elyon Masterganesa Damanik, yang sebelumnya disebut telah mendapat persetujuan melalui SK Nomor 192/A1-BR/XI/2026, justru tidak diperbolehkan bertanding karena persoalan ID Card.
Kontingen Bogor mengklaim kehilangan potensi empat medali emas akibat persoalan tersebut.
Selain itu, mereka mempersoalkan perubahan status keabsahan atlet Ida Ayu Damik Laksmi Dewi, yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos melalui keputusan Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026, tetapi kemudian masuk dalam Technical Meeting.
Sejumlah nama atlet dari berbagai daerah juga dipersoalkan terkait dugaan ketidaksesuaian administrasi mutasi. Persoalan ini dinilai perlu diuji berdasarkan SK Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Peraturan Mutasi Atlet Porprov XV.
Tak berhenti di situ, manajemen pertandingan turut menjadi sorotan. Jadwal cabang olahraga wushu disebut berubah mendadak dari 14 menjadi 13 November 2026. Sementara pertandingan tenis meja sempat tertunda karena venue masih terkunci.
Bahkan, Kontingen Bogor mengungkap dugaan penyebaran paku di venue triathlon yang menyebabkan atlet mengalami cedera dan belum dapat kembali bertanding.
Menurut Jajang, berbagai persoalan tersebut telah disampaikan melalui protes resmi, tetapi hingga konferensi pers digelar belum mendapat tanggapan dari PB Porprov.
Atas kondisi itu, pihaknya menuntut klarifikasi resmi, permohonan maaf apabila terbukti terjadi kelalaian, pemulihan hak kontingen, serta evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pertandingan.
Kontingen Kabupaten Bogor memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam kepada PB Porprov XV Jabar dan Panwasrah untuk memberikan tanggapan dan penyelesaian.
“Jika tidak ada tanggapan dan penyelesaian yang adil, kami akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum,” tegas Jajang.
Persoalan ini menjadi ujian serius bagi profesionalisme penyelenggara Porprov. Sebab, kompetisi olahraga tidak cukup hanya berjalan dan menghasilkan medali. Kepastian aturan, keadilan bagi atlet, serta jaminan keselamatan harus menjadi standar yang tidak boleh ditawar.
Kini, PB Porprov dan Panwasrah dituntut memberikan penjelasan terbuka agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.
Reporter:( al* )
