Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat Polri

JAKARTA,Berita-IndonesiaNews.Com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Namun, keputusan tersebut belum menjadi akhir proses etik karena Eko menyatakan mengajukan banding.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengajuan banding disampaikan Eko setelah majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan putusan PTDH dalam sidang yang digelar tertutup pada Selasa (17/11/2026).

“Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Dalam persidangan, Eko dinyatakan melakukan permufakatan terkait kegiatan illegal access terhadap sistem milik Polri untuk kepentingan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Putusan PTDH ini menjadi langkah penegakan disiplin internal Polri terhadap dugaan penyalahgunaan akses dan kewenangan institusi.

Terlebih, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum semestinya tunduk pada ketentuan hukum, prosedur, serta prinsip akuntabilitas.

Pengajuan banding oleh Eko menjadi tahapan penting berikutnya untuk menguji kembali putusan etik tersebut.

Karena itu, proses lanjutan perlu berjalan secara transparan dan objektif agar penegakan kode etik tidak hanya berujung pada pemberian sanksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

 

Reporter: ( aa )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *