JOMBANG,Berita-IndonesiaNews.Com – Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin, (31/8/2026).
Penutupan itu bukan sekadar akhir forum permusyawaratan organisasi, melainkan juga menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026-2031.

Muktamar menetapkan K.H. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan K.H. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU. Presiden Prabowo menyampaikan selamat kepada keduanya sekaligus mengapresiasi proses muktamar yang berlangsung dalam suasana rukun dan damai.
Namun, salah satu momen yang menonjol dalam penutupan tersebut adalah ketika Prabowo menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu). Presiden menyebut keanggotaan tersebut sebagai kehormatan sekaligus bentuk pemenuhan janji kepada NU.
Penerimaan Kartanu menempatkan relasi Presiden dengan NU dalam dimensi yang lebih simbolik. NU bukan hanya organisasi kemasyarakatan dengan basis sosial-keagamaan yang luas, tetapi juga salah satu institusi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan kebangsaan.
Karena itu, simbol keanggotaan tersebut tidak semestinya dibaca semata sebagai seremoni. Ia menjadi penanda kedekatan antara kepemimpinan negara dan organisasi yang sejak awal berdiri memiliki perhatian besar terhadap persoalan kebangsaan, pendidikan, keagamaan, serta kehidupan sosial masyarakat.
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan PBNU membawa tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar keberhasilan menyelesaikan muktamar.
Kepengurusan baru harus menerjemahkan hasil permusyawaratan organisasi ke dalam kerja nyata yang menjawab perubahan sosial, perkembangan ekonomi, dinamika politik, serta kebutuhan warga nahdliyin dan masyarakat luas.
Kemandirian organisasi menjadi salah satu prasyarat penting. Kedekatan dengan pemerintah dapat membuka ruang kolaborasi dalam agenda kebangsaan, tetapi pada saat yang sama tetap membutuhkan batas institusional yang sehat agar fungsi sosial-keagamaan NU berjalan secara independen dan kritis.

Muktamar yang berakhir damai karena itu bukan titik akhir. Justru setelah forum selesai, kepengurusan baru menghadapi pekerjaan yang lebih substantif menjaga persatuan internal, memperkuat pelayanan kepada warga, dan memastikan NU tetap memiliki relevansi di tengah perubahan zaman.
Penutupan kemudian dilakukan dengan pemukulan kentungan oleh Presiden Prabowo. Bunyi kentungan tersebut menjadi simbol berakhirnya seluruh rangkaian Muktamar ke-35 sekaligus dimulainya amanah baru PBNU periode 2026-2031.
Dengan demikian, pesan terpenting dari penutupan Muktamar ke-35 bukan hanya siapa yang terpilih memimpin NU.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kepemimpinan baru mengubah mandat muktamar menjadi kerja organisasi yang terukur, menjaga marwah jam’iyah, dan tetap menempatkan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan kelompok.
Reporter: ( kur )












