CIBINONG,Berita-IndonesiaNews.Com – PD.Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor menyatakan dukungannya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan itu diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi dalam mengawal kepentingan warga.
Ketua PD Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor, KH. Abdul Aziz Sarnata, ME., M.Pd. mengatakan pembangunan daerah membutuhkan kesinambungan kebijakan dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, dinamika hukum yang tengah berlangsung tidak semestinya menggeser fokus pemerintah dari agenda pelayanan masyarakat.
“Kami mendukung Pemkab Bogor untuk terus bekerja, membangun daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada saat yang sama, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata KH.Abdul Aziz, Selasa (1/9/2026).
Menurut nya, dukungan terhadap pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik maupun mengabaikan proses hukum. Justru, masyarakat sipil memiliki posisi penting untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor hukum.
KH. Aziz menilai pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena munculnya persoalan hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta program sosial masyarakat tetap membutuhkan perhatian pemerintah.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Hak masyarakat atas pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh persoalan yang sedang berproses. Kita hormati asas hukum, dan kita tunggu hasil proses hukum secara objektif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan dari informasi yang belum teruji. Menurutnya, proses hukum memiliki mekanisme pembuktian yang harus dihormati, sementara ruang publik sebaiknya digunakan untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.
“Jangan sampai opini mendahului fakta dan kemudian membentuk kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Semua pihak harus menempatkan persoalan secara proporsional,” kata KH. Abdul Aziz.
Mathla’ul Anwar, akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mendorong pembangunan daerah sekaligus mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dukungan tersebut, bukan omongan kosong, Pemerintah tetap perlu membuka ruang partisipasi publik dan memastikan setiap kebijakan memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung hal-hal yang baik untuk masyarakat. Pemerintah harus terus bekerja, tetapi pada saat yang sama harus terbuka terhadap kritik, pengawasan dan evaluasi. Itulah bagian dari demokrasi dan pemerintahan yang sehat.
Menurut Abdul Aziz, pembangunan yang kuat tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, kepastian kebijakan, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik.
Karena itu, PD Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor mengajak masyarakat menjaga suasana tetap kondusif tanpa kehilangan sikap kritis. Persoalan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, sedangkan agenda pembangunan dan pelayanan publik harus tetap dikawal bersama.
“Kita ingin Bogor terus bergerak maju. Hukum harus ditegakkan, pemerintahan harus tetap berjalan, dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Ketiganya tidak boleh dipertentangkan,” Tutup nya.
Reporter: ( al* )
