KAB.BOGOR, Berita-Indonesianews.com – HMI Cabang Bogor mengadakan Aksi unjuk rasa usut tuntas dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Bogor. Kurang lebih 20 orang yang tergabung di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor, pada Senin (31/08/2026).
Adapun pernyataan sikap dan poin tuntutan dari HMI Cabang Bogor yaitu:
1.Mendesak DPRD untuk memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi.
2.Melakukan audit terhadap dinas-dinas pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Bappenda, BKPSDM dan Disdik.
3.Melakukan transparansi alokasi dana pokir ke publik.
4.Melakukan veto terhadap anggaran seremonial dinas yang tidak terdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.Melakukan alokasi APBD untuk peningkatan infrastruktur dasar khususnya di sektor pendidikan.
6.Melarang keras praktek rangkap jabatan untuk mengembalikan pungsi pengawasan.
7.Melakukan audit terhadap efektivitas pelayanan publik di pemerintah Kabupaten Bogor.
Kami dari Universitas HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Bogor, ingin KPK Republik Indonesia lebih transparan karena yang baru dikeluarkan adalah sprindik umum. Jadi kami ingin KPK lebih transparan dan berintegrasi sebagai KPK di mana akuntabilitasnya sebagai fungsi pengawasan terhadap korupsi”, tutur Korlap HMI Fadhlan Nurpaqih.
Harapan kami kalau memang tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Bogor hari ini 7 kali 24 jam kami akan melakukan demonstrasi aksi massa lebih banyak lagi daripada ini. Apakah masuk angin seperti apa kami tidak tahu lebih mendalam mungkin nanti akan kami kaji lebih lanjut karena kami hanya mengetahui bukti-bukti empiris yang sudah ditampilkan dari data yang kami miliki.
Lebih lanjut, Fadhlan menyampaikan, Kami akan kaji lebih lanjut dan akan kita kawal kasus ini sampai ke KPK. Integritas yang dimiliki oleh KPK RI menegakkan hukum dan juga menjadi badan yang sangat tegas dalam menghadapi kasus korupsi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor.
Kami sangat mengapresiasi kinerja KPK yang bergerak dengan cepat, namun kami juga mendorong agar KPK bisa mendalami lebih khusus lagi dan bisa menunjukkan juga menerbitkan, terangnya.
Hasil dari tuntutan-tuntutan dan pernyataan sikap yang kami berikan, berharap DPRD Kabupaten Bogor untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan hanya menyampaikan sekarang tapi tidak konkrit besok dan harapan kami mau bertemu dengan Ketua DPRD ternyata Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak ada di tempat dan kami langsung mengecek langsung ke ruangannya, tapi kami sangat menyesali kami tidak bisa bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Yang kami harapkan apabila Ketua DPRD kalau memang tidak terlibat dengan kasus tersebut silakan sampaikan sesimpelnya. Harapan kami tolong disampaikan kepada Ketua DPRD agar dilaksanakan fungsi pengawasannya sebagai Ketua dewan, ujar Korlap HMI.
Pernyataan sikap DPRD Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi I Ahmad Yaudin Sogir, mengenai korupsi upah pungut dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa, Kami tidak terlibat, tidak menoleransi dan tidak memfasilitasi segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk dugaan pemotongan maupun manipulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kami tidak pernah memberikan persetujuan membiarkan ataupun melakukan kompromi politik terhadap praktek-praktek penyimpangan tersebut dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan controlling budgeting maupun penganggaran segala bentuk teknik pelaksanaan, pencairan insentif dan lelang pengadaan”, kata Sogir.
Kami menghormati, mengawal dan mendukung penuh langkah tegas penegakan hukum oleh KPK RI, kami memastikan tidak akan ada intervensi politik dari kelembagaan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Tidak ada upaya meminta perkara dihentikan dan tidak akan ada perlindungan politik apabila terdapat pimpinan eksekutif atau pejabat ASN yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mengambil uang rakyat.
Kami mendesak agar hukum ditegakkan, sehingga hadirnya dan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatan yang sesuai konstitusi yang berlaku sebagai representasi dari rakyat Kabupaten Bogor. Kami bertanggung jawab akan memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan, terangnya.
“Hari ini kita diterima oleh Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika sebagai pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kami menyampaikan beberapa hal yang pertama itu terkait represivitas polri terhadap kami. Pertama karena kami datang kemari baik-baik kami datang kemari tujuannya untuk menyampaikan aspirasi”, ujar Ketua HMI Cabang Bogor M.Risky Munandar.
Kedua yang kami sampaikan adalah terkait poin-point bukan aksi kami dalam waktu 7 kali 24 jam apabila tidak ada pernyataan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati maka kami akan demo aksi lagi di KPK RI.
Tanggapan dari Sekda, beliau mengikuti hukum yang berlaku, akan selalu transparan dan humanis juga kedepannya. Untuk terkait regresivitas yang dilakukan oleh polri beliau juga akan akuntabel dengan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dan beliau sangat mengikuti perkembangan kasus ini, ucap Risky.
Kedepannya akan lebih humanis lagi dalam penanganan dan tata kelola pemerintah di Kabupaten Bogor, tutupnya.
Reporter : (Andri)
